Observasi Sistem Pencatatan Laporan Keuangan Dengan Bagian Pelayanan Pada Institusi Sektor Publik di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Laporan observasi ini membahas penerapan sistem akuntansi sektor publik di Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Laporan ini bertujuan untuk mengobservasi dan mengevaluasi sistem pencatatan laporan keuangan pada lembaga sektor publik, yang berfokus pada efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian sistem dengan SAP yang berlaku. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara kepada perangkat kelurahan bagian pelayanan dan keuangan, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pencatatan keuangan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu utama dalam proses akuntansi keuangan di tingkat kelurahan. Dari hasil observasi, sistem akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan SAP dan memfasilitasi transparansi serta akuntabilitas. Namun, terdapat sejumlah kendala yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan kelurahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SAP. Penggunaan SISKEUDES terbukti mempermudah proses pencatatan, pelaporan, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, alur pelaporan keuangan juga telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya pengawasan dari kecamatan dan Inspektorat Daerah. Namun, meskipun sebagian besar lembaga telah menerapkan sistem pencatatan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, implementasi teknisnya masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan sistem, antara lain keterbatasan SDM kompeten dalam bidang akuntansi, kurang optimalnya pemanfaatan fitur aplikasi SISKEUDES, serta kendala teknis dalam pelaporan rutin akibat kurangnya pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan supervisi dari instansi terkait guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.