UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH DARI KERUSAKAN SEBAGAI DAMPAK PENGEMBANGAN PEMUKIMAN (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas peraturan perlindungan air tahan terhadap dampak pengembangan permukiman masalah apa yang terjadi dan pola perlindungan yang telah ada adapat dikembangkan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah upaya perlindungan sember air bawah tanah terhadap dampak pengembangan permukiman di Kabupaten Sukoharjo merupakan masalah-masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dalam rangka mengembangkan pola perlindungan hukum yang lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif abstrak indikatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empirisatau yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Areal permukiman yang diteliti dipilih secara “purposiveâ€. Responden penelitian dipilih secara “non probabilityâ€. Responden diambil dari pengembang, masyarakat penghuni, aparat yang terkait. Data priper diperoleh dengan mempergunakan “content identificationâ€. Analisis data secara kualitatif yaitu dengan model analisis interaltif.
Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa pada pola perlindungan sumber air bawah tanah dari kerusakan sebagai dampak dari pengembangan permukiman di Kabupaten Sukoharjo sudah dapat memberi hasil yang efektif. Dair data penelitian ini karena pengembangan permukiman dilakukan tidak pada daerah tangkapan hujan, ruang terbuka yang tersedia. Luas lahan yang dikembangkan masih memenuhi persyaratan yaitu lebih dari 40% penggunaan sumber air tanah oleh penghuni permukiman masih sangat terbatas.
Masalah-maslah yang ditemukan antara lain belum lengkap peraturan perundangan yang diperlukan, belum ada kelembagaan yang secara khusus menangani perijinan dan pengawasan, fasilitas jalan permukiman berupa aspal sehingga tidak memberi efek resapan air, koefisien dasar bangunan yang melebihi standart karena belum adanya fasilitas sumur resapan masih kurangnya pemahaman tentang pengaturan arti penting sumber air bawah tanah. Pola perlindungan yang perlu dikembangkan berupa penyusunan Peraturan Daerah yang mencakup perijinan tentang pembangunan permukiman baru dan perijinan penggunaan/eksploitasi air tanah. Disamping itu, diperlukan pembentukan suatu kelembagaan yang terintregasi yang melibatkan instansi teknis terkait lainnya di bidang perijinan dan pengawasan terhadap eksploitasi air tanah.
Dari hasil pembahasan didapat saran berupa perlu dilakukan penelitian labih lanjut pada berbagai daerah lain untuk digunakan sebagai perbandingan dalam rangka merumuskan pola perlindungan hukum yang lebih tepat terhadap air tanah dari kerusakan akibat pengembangan permukiman.
